Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan merasa frustrasi dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang terus mempersulit upaya perundingan antara AS dan Iran untuk mengakhiri konflik. Sejak gencatan senjata antara Iran dan AS berlaku awal April lalu, Israel secara konsisten menunjukkan penolakan, termasuk terhadap rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) AS-Iran yang dijadwalkan pada Jumat (19/6) di Swiss.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menegaskan bahwa "kesepakatan Trump tidak mengikat kami" dan Israel tidak boleh berkompromi pada "apa pun yang kurang dari pelucutan Hizbullah" atau mundur dari "wilayah apa pun yang telah direbut dan dibersihkan dari infrastruktur teror oleh pasukan kami," seperti dilaporkan DW. Penolakan Israel ini didasari oleh beberapa alasan utama:
Iran sebagai Ancaman Nasional
Israel memandang kekuatan militer Iran sebagai ancaman berkelanjutan. Meskipun Israel sendiri memiliki senjata pemusnah massal, negara itu berulang kali menuduh Iran memiliki program nuklir. Kekhawatiran ini mendorong Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni 2025, yang kemudian diikuti oleh serangan lain pada Februari 2026 dengan dukungan Amerika Serikat.
Pada Maret lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan melanjutkan perangnya dengan Iran "dengan segenap kekuatan kami." Dalam pidato yang disiarkan televisi, Netanyahu menyebutkan, "Kami memiliki rencana sistematis untuk memberantas rezim Iran dan mencapai banyak tujuan lainnya," seperti dikutip dari LeMonde.
Surat kabar New York Times juga mencatat bahwa tidak ada negara yang mengamati demonstrasi anti-pemerintah di Iran dengan minat sebesar Israel, yang menganggap Republik Islam itu sebagai musuh bebuyutan dan ancaman eksistensial. Iran telah menjadi fokus utama Perdana Menteri Netanyahu, yang menyamakan pemerintahan Ayatollah di Teheran dengan ancaman global setara Nazi Jerman.
Ketakutan terhadap Milisi Sekutu Iran
Israel juga mengkhawatirkan milisi yang bersekutu dengan Iran, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Serangan besar-besaran Israel ke Lebanon selatan bertujuan untuk melumpuhkan milisi Hizbullah, yang dipandang sebagai salah satu ancaman militer terbesar bagi keamanan nasional.
Kelompok di bawah kepemimpinan Naim Qassem ini dikenal memiliki depot amunisi roket yang signifikan serta struktur militer yang tertanam kuat di wilayah selatan. Intelijen Israel memperkirakan bahwa roket-roket Hizbullah mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Israel. Kepala Staf Umum militer Israel, Eyal Zamir, menegaskan kepada Haaretz bahwa Israel tidak akan mengakhiri konflik selama ancaman dari Hizbullah belum dihilangkan, dengan tujuan melemahkan atau menghancurkan total kemampuan militer kelompok tersebut.
Merasa Tidak Terikat Kesepakatan AS-Iran
Beberapa menteri Israel bereaksi keras terhadap kesepakatan damai Iran-AS. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menolak untuk mematuhi kesepakatan tersebut, dengan alasan bahwa Israel tidak terikat perjanjian karena tidak terlibat dalam proses perundingan.
Dalam pidatonya, Netanyahu juga mengindikasikan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon sesuai kebutuhan. Ia menyatakan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan posisi di Lebanon, Jalur Gaza, dan Suriah untuk memastikan tidak ada lagi ancaman bagi Israel. "Israel tidak akan membiarkan organisasi teroris menancapkan diri di perbatasan kami, menggali terowongan teror ke wilayah kami, atau mempersiapkan pembantaian di dekat warga negara kami," tegasnya.
Pengalihan Isu Korupsi Netanyahu
Banyak analis berpendapat bahwa konflik ini juga memberikan keuntungan politik bagi Perdana Menteri Netanyahu, yang pada saat bersamaan masih menghadapi skandal korupsi. Netanyahu telah menghadapi kasus korupsi sejak 2019, mencakup tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Persidangan ini terus berlanjut hingga 2026, namun sering mengalami penundaan, salah satunya karena alasan perang dan keadaan darurat.
Selama masa perang dan keadaan darurat, seperti dikutip Reuters, beberapa sidang sempat ditunda atau dipersingkat, dan tekanan politik terhadap Netanyahu berkurang karena perhatian publik beralih ke isu keamanan nasional. Selain itu, dukungan terhadap pemerintah juga meningkat terlepas dari skandal korupsi Netanyahu, karena negara menghadapi ancaman eksternal.
Meskipun Israel memiliki alasan keamanan yang nyata untuk memandang Iran sebagai ancaman strategis, pada saat yang sama Netanyahu juga memperoleh manfaat politik dari situasi konflik tersebut. Oleh karena itu, dilansir Al Monitor, banyak analis melihat kebijakan terhadap Iran sebagai kombinasi antara pertimbangan keamanan nasional dan kalkulasi politik domestik.
