Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menetapkan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Untuk mewujudkan target ini, pemerintah berencana membangun infrastruktur dan ekosistem digital yang komprehensif guna memaksimalkan pemanfaatan teknologi AI di seluruh negeri.
Airlangga menekankan bahwa percepatan transformasi digital dan adopsi AI merupakan prioritas krusial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari oleh sifat AI yang efisien dan tidak terikat pada kerentanan jalur logistik fisik global. "Mengapa transformasi digital itu penting? Karena transformasi digital tidak perlu melewati Selat Hormuz. Jadi kita bisa mempercepat transformasi digital tersebut," jelas Airlangga dalam acara Kadin Diplomatic Economic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/7).
Kolaborasi Strategis dan Kapasitas Digital
Pemerintah, menurut Airlangga, aktif menjalin kerja sama strategis di hulu ekosistem digital. Salah satu upaya konkret adalah mengajak kolaborasi dengan raksasa teknologi asal Inggris, Arm. "Terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem digital. Indonesia sendiri untuk pengembangan semikonduktor sedang mengajak mitra yang namanya Arm, untuk menguasai hampir lebih dari 90 persen daripada pengembangan chip design. Dan ini didorong untuk melakukan training 15.000 teknisi maupun engineer dalam Arm ecosystem," paparnya.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa kapasitas pusat data terpasang di Indonesia saat ini telah mencapai 580 Megawatt (MW). Selain itu, terdapat komitmen investasi baru yang signifikan dalam antrean (pipeline) yang diperkirakan mencapai 1,3 Gigawatt (GW). Daya tarik investasi digital ini semakin diperkuat oleh kesiapan gerbang transmisi kabel serat optik, yang membentang dari jalur Batam-Singapura hingga Bitung, yang terhubung langsung ke Amerika Serikat.
Menjawab Tantangan Arus Modal Global
Langkah-langkah pemerintah ini juga merupakan respons terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai ketimpangan arus modal global saat ini. Kadin menyoroti fenomena di mana investasi dunia secara masif tersedot dan terkonsentrasi pada segelintir perusahaan teknologi raksasa, khususnya di sektor infrastruktur AI dan semikonduktor.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, menjelaskan fenomena konsentrasi modal global tersebut. Ia mencontohkan bagaimana dana global bersaing untuk masuk ke penawaran umum perdana (IPO) SpaceX, serta rencana penawaran saham perdana SK Hynix yang mengalami kelebihan pemesanan (oversubscribed) berlipat ganda. "Uang terus mengalir ke Amerika Serikat dan ke sejumlah kecil perusahaan teknologi: infrastruktur AI, semikonduktor, pusat data, dan kapasitas komputasi. Terjadi konsentrasi modal yang sangat besar," ungkap James.
Menurut James, tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana agar negara ini tidak hanya menjadi penonton atau konsumen di tengah revolusi teknologi. Indonesia harus mampu mengambil peran strategis sebagai produsen dan bagian penting dari rantai nilai global (global value chain). Namun, dengan kepastian infrastruktur digital yang dipaparkan pemerintah, James membocorkan bahwa Indonesia kini bersiap menerima gelontoran modal digital bernilai fantastis dari investor global.
"Ke depan ini mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahkan nanti akan ada puluhan miliar dolar yang masuk membangun computing center, membawa chip-chip GPU yang paling advanced ke sini," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menambahkan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan strategis untuk menerjemahkan kesepakatan teknologi tingkat tinggi ini menjadi investasi nyata dan penciptaan lapangan kerja di daerah. "Rantai pasok, arus investasi, kebijakan industri, teknologi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan geopolitik sekarang bergerak bersama-sama. Bagi Indonesia, ini berarti diplomasi ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari dunia usaha. Hubungan antarpemerintah (G2G) membutuhkan eksekusi antarbisnis (B2B) di baliknya," ujar Anindya.
